ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN HUBUNGAN MASYARAKAT INDONESIA
( PERHUMAS INDONESIA )

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1
NAMA & WAKTU


ORGANISASI INI BERNAMA "PERHIMPUNAN HUBUNGAN MASYARAKAT INDONESIA" DAN DISINGKAT PERHUMAS INDONESIA. PERHUMAS INDONESIA DIDIRIKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 15 DESEMBER 1972 UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.


PASAL 2
TEMPAT KEDUDUKAN

BADAN PENGURUS PUSAT PERHUMAS INDONESIA BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA DENGAN DILENGKAPI BADAN PEN GURUS DAERAH DI TINGKAT PROPINSI DAN BADAN PENGURUS CABANG DI TI NG KAT KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

PASAL 3
LANDASAN

PERHUMAS INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

PASAL 4
ASAS

PERHUMAS INDONESIA BERASASKAN INDEPENDENSI PROFESIONALISME DAN NONPARTISAN.

PASAL 5
PRINSIP


PERHUMAS INDONESIA MENGANUT PRINSIP :
1. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA
2. PENGELOLAAN DlLAKUKAN SECARA DEMOKRATIS

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

PASAL 6
TUJUAN

PERHUMAS INDONESIA BERTUJUAN:
1. MENINGKATKAN KEMAMPUAN & KETERAMPILAN PARA ANGGOTA
2. MENYELENGGARAKAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI YANG SERUMPUN DI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI-ORGANISASI YANG LAINNYA DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

PASAL 7
KEGIATAN

UNTUK MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN TERSEBUT, PERHUMAS INDONESIA MELAKUKAN KEGIATAN:
1. MENTAATI DAN MENGEMBANGKAN KODE ETIK PROFESI PERHUMAS INDONESIA
2. TURUT BERKONTRIBUSI DALAM MENGEMBANGKAN KODE ETIK ORGANISASI PROFESI DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

BAB IV

ORGANISASI

PASAL 8

STRUKTUR ORGANISASI PERHUMAS INDONESIA TERDIRI DARI:
1. MUSYAWARAH NASIONAL PERHUMAS INDONESIA
2. MUSYAWARAH CABANG PERHUMAS INDONESIA
3. DEWAN KEHORMATAN
4. PENASEHAT
5. BADAN PENGURUS PUSAT PERHUMAS INDONESIA (BPP PERHUMAS INDONESIA)
6. BADAN PENGURUS CABANG ANGGOTA MUDA PERHUMAS INDONESIA (BPC-AM PERHUMAS INDONESIA)

BAB V

KEANGGOTAAN

PASAL 9

KEANGGOTAAN PERHUMAS INDONESIA TERDIRI DARI:
1. ANGGOTA MUDA, YAKNI WARGA NEGARA INDONESIA ATAU WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA. SEDANG BELAJAR PADA SALAH SATU LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU MEREKA SEDANG MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM KARIR HUMAS;
2. ANGGOTA BIASA, YAKNI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PROFESI DI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
3. ANGGOTA LESTARI, YAKNI ANGGOTA PERHUMAS INDONESIA YANG SEKURANG-KURANGNYA 15 (LIMA BELAS) TAHUN MENJADI ANGGOTA PERHUMAS INDONESIA
4. ANGGOTA KEHORMATAN, YAKNI SESEORANG YANG TELAH BERJASA TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI HUMAS DI INDONESIA ATAU KEPADA PERHUMAS INDONESIA

PASAL10
PENERIMAAN KEANGGOTAAN PENERIMAAN ANGGOTA:

1. PENERIMAAN DAN PENGGOLONGAN KEANGGOTAN DILAKSANA- KAN OLEH BPC DIMANA CALON ANGGOTA BERDOMISILI DAN BPC PERHUMAS BERHAK MENGELUARKAN KARTU ANGGOTA.
2. NAMA-NAMA ANGGOTA YANG TELAH DISETUJUI BPC DIKIRIMKAN KE BPP UNTUK DILAPORKAN;
3. ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA LESTARI DIUSULKAN OLEH BPC PERHUMAS INDONESIA DAN DITETAPKAN OLEH BPP PERHUMAS INDONESIA

PASAL 11
PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

PENGAKHlRAN KEANGGOTAAN:
1. ATAS PERMINTAAN SENDIRI
2. MENINGGALDUNIA
3. MELANGGAR KODE ETIK PERHUMAS
4. TERKENA VONIS PIDANA, SAMA ATAU LEBIH DARI LIMA TAHUN

BAB VI

KEKAYAAN

PASAL 12

1. KEKAYAAN PERHUMAS INDONESIA TERDIRI DARI HARTA YANG BERGERAK MAUPUN HARTA YANG TIDAK BERGERAK
2. KEKAYAAN PERHUMAS INDONESIA DIPEROLEH DARI :
A. IURAN ANGGOTA,
B. SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT,
C. USAHA-USAHA LAIN YANG SAH.


BAB VII

HAL-HAL LAIN

PASAL 13

1. HAL-HAL LAIN YANG BELUM DITENTUKAN DALAM ANGGARAN DASAR, AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI YANG DIPUTUSKAN BPP PERHUMAS INDONESIA
2. PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DlLAKUKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONALPERHUMAS INDONESIA
3. ANGGARAN DASAR PERHUMAS DIPERBAIKI UNTUK PERTAMA KALINYA 1 DESEMBER 1989 YANG DILAKSANAKAN MELALUI REFERENDUM DAN DISEMPURNAKAN OLEH BPP PERHUMAS TANGGAL 21 APRIL 1993. KEMUDIAN DISEMPURNAKAN DAN DISAHKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL PERHUMAS TANGGAL 22 SEPTEMBER 2000 DI BANDUNG
4. ANGGARAN DASAR PERHUMAS DISEMPURNAKAN DAN DIBUAT ANGGARAN RUMAH TANGGANYA PADA TANG GAL 13 SEPTEMBER 2003 DI BANDUNG. BERDASARKAN AMANAT MUSYAWARAH NASIONAL PERHUMAS TAHUN 2002 DI JAKARTA
5. ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA PERHUMAS INDONESIA DIBERLAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL PERHUMAS INDONESIA PADA TAHUN 2004




1 comment:

Rosihan said...

thanks buat info nya...
numpang nyedot, buat tugas kul
hehehe
salam kenal...